Provinsi Sulut dan Daerah Sekitarnya Butuh Ribuan CPNS


Provinsi Sulut dan Daerah Sekitarnya Butuh Ribuan CPNS

Moratorium Penerimaan CPNS yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2014 membuat hampir sebagian besar daerah di Indonesia mengalami krisis kekurangan pegawai. Kekurangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun, ketidaksiapan dana suatu daerah untuk melakukan perekrutan CPNS sebelum masa moratorium diberlakukan dan yang paling banyak berlaku adalah karena faktor rasio belanja pegawai yang mencapai angka diatas 60% - sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB tidak memberikan formasi untuk daerah yang bersangkutan. 

Di provinsi Sulawesi Utara misalnya,  kekurangan pegawai sangat dirasakan oleh provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sulawesi ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh menyebut, pihaknya terus mengupayakan penerimaan CPNS. Suluh memastikan, telah mengalokasikan dana untuk seleksi CPNS pada tahun 2017 ini seperti diberitakan harian Manado Post (13/1)

“Kita sudah usulkan formasi sebanyak 211 pegawai ke pusat. Namun hanya untuk tenaga teknis. Misalnya hukum, akuntan, IT dan lainnya. Jika disetujui, proses akan langsung dijalankan,” Jelasnya kepada wartawan.

Dibeberkan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pusat terkait pengusulan tersebut.



Sekretaris BKD Sulut Lucky Taju membenarkan, semua masih menunggu konfirmasi pusat. Usulan yang dikirim bila diterima akan langsung diproses seusai ketentuan. “Memang jumlahnya tidak akan diterima semuanya. Namun, jika diterima proses barulah bisa dilaksanakan,” tandasnya.

Diketahui, pengusulan PNS juga telah dilakukan beberapa kabupaten/kota di Sulut. Dari ibukota provinsi, Manado, mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado Hans Tinangon membeberkan, minimal Manado membutuhkan 1.000 CPNS. “Kebutuhan kita masih sama seperti tahun lalu, ada 1.000 lebih. Kita kekurangan pegawai. Seperti di kelurahan. Banyak staf tidak ada,” ujar Tinangon.

Sama halnya Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), yang masih kekurangan 1.142 PNS. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PNS jajaran Pemkab Minsel saat ini 5.245. Pemkab Minsel pun telah mengusulkan formasi sekira 1.142 CPNS. Di Minut, usulan formasi yang dibutuhkan antara lain guru SD, SMP, SMA, SMK, lulusan Perhotelan, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Dokter, Bidan, Perawat, Sekretaris, Perikanan dan lain-lain, mulai dari tamatan SMA, SMK, D-III dan S1. Semua berjumlah 390.

Di Kepulauan Sangihe, usulan elektronik formasi CPNS sekitar 1.234. Usulan e-Formasi CPNS sudah disampaikan ke KemenPAN-RB. Di Mitra, jumlah PNS yang ada sekira 2.060 sementara berdasarkan analisis jabatan dibutuhkan idealnya jumlah PNS 3.000. Berarti dibutuhkan sekira 94 PNS tambaham.

Di Kota Bunga, Tomohon, sekira 100 kuota CPNS. Untuk Boltim, formasi yang diusulkan 600 CPNS. Permintaan jumlah formasi CPNS yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kepada pemerintah pusat sebanyak 315 orang.

Permintaan formasi CPNS untuk tahun 2017 tersebut, diajukan lantaran hingga saat ini Pemkab Talaud masih membutuhkan banyak pegawai negeri di lingkup pendidikan. Utamanya pendidikan dasar dan menengah.

Di Kepulauan Sitaro, membutuhkan sebanyak 1.000 lebih CPNS.

sumber : http://www.asncpns.com/2017/01/provinsi-sulut-dan-daerah-sekitarnya.html



Download Aplikasi Admnistrasi Guru :

    Subscribe to receive free email updates: