Payung Hukum Pengalihan Status PNS

Payung Hukum Pengalihan Status PNS

BKN Telah Tetapkan Payung Hukum Pengalihan Status PNS Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, negara melakukan efisiensi dan efektivitas dalam urusan pemerintahan konkuren (Pasal 11), di mana kewenangan urusan pemerintahan dibagi antara Pusat dan Daerah. Untuk menindaklanjuti UU ini, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diikuti oleh beberapa pengaturan teknis oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri. Sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang ditugasi dan diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Nasional (ASN) secara nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan 9 Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) sebagai payung hukum proses pengalihan status ini. Dengan telah ditetapkan 9 Perka tersebut, BKN sudah pula melakukan pengalihan status PNS pada sejumlah urusan, dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dan dari kabupaten/kota ke pusat.


Payung Hukum Pengalihan Status PNS




Demikian yang bisa sajikan bila bapak ibu membutuhkan silahkan download link diatas. Terimakasih




Download Aplikasi Admnistrasi Guru :

    Subscribe to receive free email updates: